Cianjur News]*Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Bogor meminta pengelolaan dan pelaksanaan penyaluran dana PIP (Program Indonesia Pintar), dievaluasi imbas maraknya pemotongan dana tersebut di satuan pendidikan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua MKKS SMP Kabupaten Bogor, Dedi Budi Sumardi, bahwa penyaluran dana PIP itu seharusnya diterima lngsung bagi penerima manfaat yakni siswa.
“Kalau PIP sebetulnya harusnya dari pengirim ke penerima langsung. Dan untuk progresnya sekarang memang sudah ada yang diperiksa di inspektorat dan harapan kedepan teman teman pengelolaan dan pelaksanaan lapangan harus lebih baik lagi,” katanya Debus sapaan akrabnya, Senin (24/2/2025).
Ia menambahkan, penyaluran dana PIP juga seharusnya dari rekening melewati orang tua murid.
“Seharusnya ke rekening juga kan jadi melewati orang tua dan harusnya mereka langsung ke penerima dan pengelolaannya pun sekolah hanya mengirimkan surat keterangan, karena dari pihak ke bank permintaan nya itu saja,” tambahnya.
Ia belum mengetahui, motif apa sampai ada oknum sekolah melakukan pemotongan dana PIP, padahal aturannya sudah sangat jelas dilarang diambil oleh orang lain, selain penerima manfaat langsung.
“Sebetulnya kalau saya secara ini yah kalau pemotongan itu tidak ada, cuma mungkin yah ga tau yah kalau namanya oknum, kita ga tau. Tetapi pada intinya itu harus ke rekening orang tua siswa, sekolah hanya memberikan surat keterangan dari dan dasarnya PIP ini dari pengusulan ada yang dari SD ataupun dari sekolah ke dinas terkait,” bebernya.
Debus sangat menyayangkan, adanya oknum yang memanfaatkan segala upaya dalam penyaluran dana PIP yang merupakan program bantuan dari Pemerintah.
“Sangat disayangkan pastinya,” tutupnya.
Sebelumnya, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kabupaten Bogor angkat bicara keterlibatan oknum pihak sekolah dasar (SD) dalam keterlibatan penggelapan dana PIP (Program Indonesia Pintar)[Rahma/Cianjur]***
0 Comments