CIANJUR NEWS - Pergerakan Indonesia Maju (PIM) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat unjuk rasa (Unras) yang kedua menyoroti dugaan segudang persoalan, geruduk kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Kamis (19/6/2025).
Ketua PIM Cianjur, Tirta mengatakan, adanya indikasi temuan di lapangan yang melaporkan, perihal pengaturan proyek yang harus ada (memo) dari oknum yang diintruksikan. Selain itu, adanya dugaan atau persekongkolan perihal pengaturan jabatan yang dilakukan oleh oknum di lingkaran pak bupati.
"Artinya kepada ke semua dinas atau OPD," katanya saat dikonfirmasi awak media, di lokasi, siang.
Selain itu, Tirta mengungkapkan adanya aduan perihal pelayanan publik di lingkungan puskesmas yang masih belum optimal seperti contohnya di Puskesmas Ciranjang, adanya dugaan intimidasi terhadap masyarakat yang mempunyai BPJS.
"Tapi tidak bisa dicover malah dimasukkan ke umum sebelum dirujuk ke RSUD Sayang Cianjur," terangnya.
Padahal, menurutnya, ketika korban masuk ke RSUD bisa dicover semuanya yang jadi lucu ada oknum menagih ke korban ke rumah. Setelah minta rincian pembayaran malah dikasih norek pribadi.
"Kami adukan juga ke pihak dinas sudah 2 kali audiensi tidak ada teguran atau tindakan kepada oknum tersebut," ujar Tirta.
Lebih lanjut ia menyampaikan ada malah datang ke korban bukan bersangkutan adapun permintaan maaf bukan dari yang bersangkutan sambil memberikan sesuatu dan mereka bilang lain kali, jangan lapor ke pihak ke 3 masalah ini sebagai yang dikuasakan tidak dikasih informasi pihak dinas perihal kedatangan tersebut atau untuk mediasi.
"Sedangkan sebelumnya pihak dinas siap untuk duduk bareng untuk musyawarah dengan kita dan korban," papar Tirta.
Hal sama diutarakan Tirta, adanya dugaan penyelewengan di daerah lingkungan PDAM Tirta Mukti Cianjur, perihal pabrik yang dipasok airnya dilakukkan oleh oknum terkait tidak disetorkan ke kas daerah dan juga masih banyak perihal pemasangan pipa tidak sesuai dengan aturan.
"Bahkan banyak pegawai yang uang pensiun belum dibayarkan," tudingnya.
PIM Cianjur menduga adanya persekongkolan antara pihak dinas pendidikan perihal dana PKBM, PAUD, daa BOS, PIP, dan KIP yang anggarannya sangat fantastis dengan pihak rekanan dan juga oknum dinas terkait.
"Diduga para komite di setiap sekolah yang kami indikasikan itu mark up dan juga dipakai kepentingan para oknum terkait," beber Tirta.
Artinya, ia mengatakan diduga untuk kepentingan pribadi, golongan, politik, karena faktanya masih banyak sekolah yang masih tidak layak huni juga pasca gempa pun tidak mendapatkan bantuan sama sekali.
"Adanya temuan dan aduan dari para perawat sekarang gajihnya pada dipotong oleh pihak rumah sakit dengan alasan efesiensi anggaran," imbuhnya.
PIM Cianjur mengindikasikan bukan karena efesiensi anggaran akan tetapi kurang profesional pengelolaan di setiap rumah sakit yang sekarang menjadi BUMD. Bahkan yang sangat miris untuk membayar perbaikan atau pekerjaan juga obat-obatan.
"Bahkan gajih para pegawai dan yang lainnya harus mengandalkan pencairan dari pihak BPJS," tutur Tirta.
Hal sama dipaparkan dia, adanya dugaan temuan di lapangan perihal mitra cai yang seharusnya berjalan dan optimal sesuai tugas pokok dan fungsi (Tufoksi), bahkan ada dugaan fokas hanya dengan pekerjaan saja.
"Kami duga perihal pekerjaan mitra cai itu diperjualbelikan oleh oknum terkait," ujar Tirta.
Sambungnya, hasil PIM Cianjur advokasi di lapangan prihal program cianjur cerdas yang seharusnya berjalan dengan sesuai aturan main nya kami indikasikan di lapangan tidak sesuai karena banyak yang dimainkan oleh para UPZ di kecamatan, ketika mengkroscek di lapangan.
"Bahkan ada juga tidak berjalan beberapa UPZ di kecamatan. Mirisnya digunakan tidak sebagaimana mestinya," keluh Tirta.
Ia menambahkan pihaknya menduga adanya permainan atau persekongkolan perihal dana anggaran haji sekaligus adanya yang seharus sudah waktunya berangkat pada digeser oleh para oknum tertentu.
"Sehingga menjadi rancu dan yang jadi lucu para pejabat yang mau naik haji diprioritaskan," tutup Ketua PIM Cianjur. [Arifin/Signal Cianjur.Com]
0 Comments