Dilarang Dedi Mulyadi tapi Nekat "Study Tour" ke Bali, SMAN 1 Cianjur Siap Bertanggung

Cianjur News]*SMA Negeri 1 Cianjur tetap melaksanakan study tour ke Bali pada 18 Februari 2025, meskipun terdapat Surat Edaran (SE) yang melarang kegiatan tersebut. Pihak sekolah menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Kepala SMAN 1 Cianjur, Agam Supriyanta, menjelaskan bahwa study tour sudah direncanakan jauh sebelum adanya SE Nomor 64/PK.01/KESRA yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, pada 2024. SE tersebut melarang study tour atas pertimbangan keselamatan siswa, mengingat pernah terjadi kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana, Depok, di Kabupaten Subang yang menewaskan 12 orang. “Kegiatan ini berlangsung dari 18 hingga 24 Februari, sementara pelantikan gubernur baru dilakukan pada 20 Februari,” ujar Agam kepada Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Keputusan Tetap Berangkat Agam menegaskan bahwa saat kebijakan gubernur baru diberlakukan, siswa dan guru sudah dalam perjalanan ke Bali. “Misalkan dalam posisi anak-anak sudah berangkat dan sedang menuju lokasi, tentu tidak bisa langsung diminta kembali. Ada aspek lain yang harus dipertimbangkan, seperti aspek psikologis siswa dan orang tua, serta konsekuensi pembatalan,” tambahnya. Agam juga menyatakan bahwa study tour ini adalah bagian dari implementasi pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka dan telah disepakati oleh siswa serta orangtua. “Dari total siswa, ada 78 yang memilih untuk tidak ikut serta, sehingga kegiatan ini bersifat tidak wajib. Untuk pembiayaannya, sebesar Rp 3,6 juta, dan prosesnya dilakukan dengan menabung." "Sebelum keberangkatan, juga dilakukan polling dan ada MoU. Jadi, persiapannya sudah dilakukan sejak setahun lalu sebelum ada kebijakan itu,” jelasnya.

Siap Bertanggung Jawab Pihak sekolah mengaku siap bertanggung jawab atas pelaksanaan study tour ini dan akan mematuhi kebijakan yang ada di masa depan. “Kami siap memberikan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat. Harapannya, ada pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan ini agar ke depan tidak menimbulkan polemik,” pungkas Agam.[Rahma/Cianjur]***